Home / Business / Pengeboran Lapindo Jilid II Melecehkan Warga Sidoarjo

Pengeboran Lapindo Jilid II Melecehkan Warga Sidoarjo

20160111121540.910778lapindo12

Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menyesalkan pemberian izin kepada PT Lapindo Brantas Inc untuk melakukan pengeboran jilid dua di Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo. Tempat pengeboran ini berjarak hanya 1 kilometer dari pusat semburan lumpur panas.

“Sungguh sangat melecehkan penderitaan rakyat Sidorajo yang terkena dampak luapan lumpur panas selama hampir 10 tahun ini,” kata Fahmy dalam keterangan persnya, Senin (11/1/2015).

Mantan Anggota Tim Anti Mafia-Migas ini menjelaskan, semburan lumpur panas yang tidak henti sejak 29 Mei 2006 itu telah menenggelamkan lebih dari 400 hektar lahan yang di atasnya berdiri bangunan permukiman, pabrik, sekolah, tempat ibadah, kuburan, termasuk menggenangi jalan tol Surabaya-Malang. Semburan lumpur panas Lapindo ini, kata dia, menimbulkan kerugian mencapai puluhan triliunan rupiah yang dibebankan pada APBN.

Biaya ini meliputi dana penanganan lumpur panas maupun biaya relokasi puluhan ribuan penduduk Sidoarjo yang rumahnya tenggelam.

“PT Lapindo Brantas, anak perusahaan Imperium Group Bakrie memang ikut bertanggung-jawab dalam membiayai relokasi penduduk yang terkena dampak luapan lumpur panas. Namun, pembayaran gati rugi kepada penduduk, selain dicicil pembayarannya juga tersendat-sendat,” ujarnya.

Hingga saat ini, kata Fahmi, masih ada 68 berkas ganti rugi warga di area terdampak yang belum dibayarkan kompensasinya. Akibatnya, Pemerintahan Jokowi harus memberikan dana talangan sebesar Rp781,6 mililar untuk dibayarkan kepada penduduk yang belum dibayar oleh PT Lapindo Brantas.

“Karena trauma penderitaan rakyat Sidoarjo dan kerugian negara mencapai puluhan triliun rupiah, serta rendahnya komitmen PT Lapindo Brantas dalam pembayaran ganti rugi kepada warga, Pemerintah seharusnya tidak memberikan izin pengeboran jilid kedua di Sidoarjo. Bahkan, Pemerintah harus mencabut izin PT Lapindo Brantas untuk melakukan pengeboran Migas, tidak hanya di area Sidoarjo saja, tetapi di seluruh area teritorial Indonesia,” jelasnya.

Pencabutan dimaksudkan sebagai bentuk hukuman atas kecerobohan PT Lapindo Brantas. Sekaligus menjadi pembelajaran, tidak hanya bagi PT Lapindo Brantas tetapi juga bagi Perusahaan Pengeboran Migas lain yang beroperasi di Indonesia.

original source

Check Also

20160608110915.208607449422_620

Japanese Investor to Build Malls in Jakarta

JAKARTA,- An investor from Japan is planning to build three shopping centers in Indonesia over ...