Home / Politic / Tiga Tahun di Penjara Bagi Pelaku Praktik Politik Uang

Tiga Tahun di Penjara Bagi Pelaku Praktik Politik Uang

a

Dewan Perwakilan Rakyat meloloskan amandemen kedua undang-undang tentang pemilihan umum daerah selama sesi pleno yang diadakan pada hari Kamis, 3 Juni 2016. Perubahan tersebut meliputi sebuah artikel yang mendefinisikan politik uang dan sanksi.

“DPR dan pemerintah telah sepakat bahwa politik uang akan dikenakan sanksi dengan hukuman penjara denda,” kata Rambe Kamarulzaman, Ketua Komisi II DPR mengawasi urusan rumah tangga, selama sidang pleno pada Kamis, 2 Juni, 2016.

Rambe menambahkan bahwa calon yang terlibat dalam politik uang akan didiskualifikasi.

Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 73 yang melarang calon dan kampanye tim menyerahkan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi panitia pemilihan atau pemilih. Kedua pemberi dan penerima uang akan dikenakan hukuman penjara hingga 72 bulan, serta denda Rp 1 miliar.

Dalam upaya untuk mencegah politik uang, DPR dan pemerintah telah sepakat untuk memperpanjang otoritas Badan Pengawas Pemilu Nasional (Bawaslu) untuk membuat keputusan terkait kasus politik uang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) diperlukan untuk menindaklanjuti keputusan dalam waktu tiga hari dan memutuskan sanksi bagi calon yang melanggar peraturan tersebut.

Sanksi calon dapat mengajukan mosi pada Mahkamah Agung (MA) dalam waktu tiga hari sejak KPU mengeluarkan keputusan.

(isb)

Original source

Check Also

20160606092636.895169a

Dubes RI di Singapura Tegaskan Sudah Bergerak Cepat Bantu Aktivis Teman Ahok

Dua aktivis Teman Ahok, Amalia Ayuningtyas dan Richard Saerang sempat tertahan di Imigrasi Singapura. Keduanya ...